Konsultan Proyek Awololong Middo Arianto Kembali Diperiksa Polda NTT

KUPANG, SURYAFLOBAMORA.COM- Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap konsultan pengerjaan proyek wisata Awololong, Kabupaten Lembata, Middo Arianto Boru, ST di Ruang Subdit III Tipidkor, Selasa (17/11/2020).

Pemeriksaan tersebut, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-5 Polda NTT bernomor: SP2HP/144/XI/Res. 3.3/2020/Ditreskrimsus.

“Iya Middo sudah selesai diperiksa dan sekarang kita masih koordinasi dan menunggu hasil PKKN dari BPKP,” kata Penyidik Tipidkor Polda NTT ke Kordinator Umum Amppera Kupang, Emanuel Boli.

Selanjutnya, penyidik akan melaksanakan klarifikasi bersama Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi NTT dengan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di ruang Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTT pada tanggal 19 November 2020.

Sebelumnya, penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, antara lain kontraktor pelaksana kuasa Direktur PT. Bahana Krida Nusantara, Endru Febilimanto pada tanggal 26 Oktober 2020 dan Tim Tiang Pancang pada tanggal 27 Oktober 2020.

Untuk diketahui, rujukan yang dipakai yakni, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Laporan Polisi Nomor: LP/A/213/V/Res/.3.3/2020/SPKT tanggal 20 Mei 2020, 3 (tiga) Sprindik, dan 4 (empat) SP2HP.

Amppera Desak Penetapan Tersangka

Penyidikan yang berlangsung sekira 5 (lima) bulan lebih. Langkah-langkah hukum sudah dilakukan oleh penyidik Tipidkor Polda NTT dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti (dua box), koordinasi dengan BPKP dan LKPP, pemeriksaan pabrikasi di Bandung dan Surabaya, dan lain-lain, namun belum membuahkan hasil yakni penetapan tersangka.

Menurut Boli, proses Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT dinilai lamban. Sebab, hasil PKKN sangat menentukan untuk penyidik Polda NTT menetapkan tersangka.

Sementara menurut Damasus Lodolaleng Aktivis Amppera Kupang, secara kasat mata, belum satupun item proyek terpasang di Pulau Siput Awololong. Namun, realisasi anggaran sudah 85% dari total anggaran Rp. 6. 892.900.000. Sehingga, ada dugaan korupsi yang perlu diusut tuntas oleh penegak hukum.

“Kami terus mendesak Polda NTT untuk segera menetapkan tersangka,” kata Damasus Lodolaleng.

Damasus menegaskan, jika sampai pada akhir November 2020 tidak ada informasi yang jelas dari kedua instansi tersebut, maka pihaknya akan menyatakan mosi tidak percaya terhadap Polda NTT dan BPKP NTT.

Katanya, kepastian hukum kasus Awololong harus ditegakkan demi menjaga marwah dan nama baik institusi Polri dan institusi BPKP yang melakukan audit kerugian.

“Jalur audiensi sudah kami lakukan ulang-ulang maka selanjutnya kami akan kembali ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi,” pjngkas Damasus.

Sumber: Press release Amppera Kupang
Editor: Alvin Lamaberaf