LEMBATA, SURYAFLOBAMORA.COM-
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melayangkan surat tagihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan atau Jamkesda, kepada Pemerintah Kabupaten Lembata.
Iuran BPJS yang dibiayai menggunakan APBD II Kabupaten Lembata dari Bulan Mei-Desember 2021, mencapai Rp 7 miliar, belum terbayar. Sedangkan iuran untuk Bulan Januari-April 2021, sudah terbayar.
Hal ini disampaikan Kepala BPJS Kabupaten Lembata, Alfonsus Daniel, Sabtu 11 September 2021.
“Untuk perhitungan Mei-Desember sekitar Rp 7 miliar lebih. Iuran Bulan Mei-September Rp 3 miliar lebih. Sedangkan iuran untuk Januari-April 2021, sudah lunas,” kata Alfonsus Daniel.
Meskipun sudah melayangkan surat tagihan dan Pemda Lembata belum melunasi utang tersebut, pelayanan tetap diberikan kepada peserta BPJS.
“Jadi untuk sekarang pelayanan tetap diberikan ke peserta dan kartu BPJS tetap aktif,” kata Alfonsus Daniel.
Terkait pembayaran iuran BPJS atau Jamkesda ini, BPJS Kesehatan dan Pemda Lembata telah berkomitmen, agar anggaran tersebut akan dimasukan pada perubahan APBD 2021 di Bulan Oktober.
“Akan dimasukan pada anggaran perubahan Bulan Oktober untuk pembayaran Jamkesda dari Bulan Mei sampai Desember 2021. Dan kemungkinan besar siap dianggarkan di perubahan nanti,” ungkap Alfonsus Daniel.
Dari data yang dihimpun Suryaflobamora.com, cakupan kepesertaan BPJS Kabupaten Lembata penerima bantuan Iuran (PBI) APBD sebanyak 26.478 peserta (masyarakat bukan penerima upah). Yakni masyarakat miskin atau kurang mampu, yang datanya diberikan oleh Dinsos.
Untuk penerima bantuan iuran (PBI) APBN ada 61.926 peserta. Peserta penerima upah (PPU) untuk PNS, TNI dan Polri, 21.539 peserta. Untuk iurannya langsung dipotong dari gaji.
Sedangkan untuk PBPU dari kelompok masyarakat yang membayar secara mandiri berjumlah 10.794 peserta dan penerima bantuan (PBI) bukan pekerja berjumlah 2.168 peserta.
Sehingga dari total 139.889 penduduk Lembata, ada 87,87 persen masyarakat Lembata yang sudah menjadi peserta BPJS.
Penulis: Protus Burin
Editor: Alvin Lamaberaf
