KUPANG, SURYAFLOBAMORA.COM- Gubernur NTT, Viktor Laiskodat mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/kota se-NTT di Pulau Semau, Jumat 27 Agustus 2021 lalu, ternyata mempunyai tujuan baik.
Meskipun kegiatan itu, mendapat sorotan dan protes publik karena diakhiri dengan pesta ria bersama pejabat NTT di masa PPKM Covid-19.
TPAKD yang dikukuhkan Gubernur Viktor Laiskodat di Semau, memilki 6 (enam) tujuan. Diantaranya, Pertama, mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
Kedua, mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.
Ketiga, mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.
Keempat, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
Kelima, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.
Keenam, mendukung program Pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia.
“Progresivitas kinerja pembangunan di NTT kian kuat. Saya harap dengan pengukuhan TPAKD seluruh Kabupaten/kota harus mulai menggerakkan UMKM untuk bertumbuh menuju industri keuangan,” kata Viktor Laiskodat.
Katanya, para Bupati dan Sekda se-NTT harus dapat mendorong bertumbuhnya UMKM dalam akses menuju industri keuangan. Tujuannya adalah agar inklusi keuangan Provinsi NTT, dapat dilakukan dengan baik.
“Ditengah masa pandemi Covid-19 ini, sektor UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur,” katanya.
Dikatakannya, pada triwulan II tahun 2021, Pemerintah Provinsi NTT telah membukukan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,22 persen. Sementara pada triwulan I, NTT masuk sepuluh besar provinsi yang berkontribusi positif 0,12 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dan Presiden RI, Joko Widodo telah mendorong Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar UMKM pada sektor pertanian harus bersinergi, berkolaborasi dengan lembaga keuangan, sehingga produk yang dihasilkan bisa kontinuitas, punya kualitas yang baik agar mampu survive ditengah kondisi pandemi Covid-19.
“Ini adalah melanjutkan perintah Bapak Presiden, sebagai wujud kerja kolaboratif,” kata Viktor Laiskodat.
Penulis: Krova Nue
Editor: Alvin Lamaberaf
