SUMBA, SURYAFLOBAMORA.COM-
Tiga permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2020 di Provinsi Nusa TenggaraTimur, melaju ke persidangan lanjutan dan akan mulai digelar pekan depan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Perkara perselisihan Pemilukada tahun 2020 yang lanjut ke tahap pembuktian tersebut, yakni permohonan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat, Belu dan Malaka. Dan perkara lanjut ke sidang pembuktian, akan diperiksa MK pada tanggal 22 Februari-18 Maret 2021 dan diputuskan pada tanggal 19-24 Maret 2021.
Hal itu dibenarkan oleh Juru Bicara KPU Kabupaten Sumba Barat, Teguh Rahardjo kepada SuryaFlobamora.com melalui pesan WhatsApp dari Jakarta, Minggu (21/2/2021).
“Iya benar perkara perselisihan Pemilukada Sumba Barat diterima oleh MK dan lanjut ke sidang pembuktian. Kami sudah di Jakarta untuk ikut sidang lanjutannya tanggal 22 Pebruari 2021 mendatang,” kata Teguh Rahardjo.
Teguh Rahardjo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan seluruh berkas untuk dijadikan bukti dalam persidangan. Selain itu saksi-saksi pun dihadirkan untuk memberikan pembuktian dan akan mengikuti seluruh rangkaian proses persidangan sampai adanya keputusan final dari Mahkamah Konstitusi.
“Kami sudah siapkan berkas dan juga saksi yang akan dihadirkan dalam sidang. Dan kami siap dengan apapun yang diputuskan dalam sidang,” katanya.
Untuk diketahui, perselisihan suara dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat berbeda sangat tipis. Yakni 61 suara, antara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Yohanes Dade dan Jhom Lado Bora Kabba dengan perolehan suara sebanyak 19.534 suara dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, Agustinus Niga Dapawol dan Gregorius H.B.L. Pandango dengan perolehan suara 19.473.
Reporter: Nona Prailiang
Editor: Alvin Lamaberaf
