Lembata 21 Tahun Otonomi, Pedagang di Pasar Pada Jualan di Jalan Tanah

Pasar Pada Lewoleba Kabupaten Lembata (Foto: Alvin Lamaberaf)
Pasar Pada Lewoleba Kabupaten Lembata

LEMBATA, SURYAFLOBAMORA.COM- Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah 21 tahun merayakan ulang tahun otonomi 12 Oktober 2020.

Berbagai hal terkait pembangunan di Lembata, memantik tanggapan sejumlah pihak, yang melihat dan merasakan bahwa pembangunan di Lembata belum menjawabi kebutuhan masyarakat.

Seperti terlihat di Pasar Rakyat Pada Lewoleba. Ratusan pedagang berjualan di jalan tanah pelataran pasar. Para pedagang menjajahkan barang dagangannya di tanah beralaskan kain dan karung. Pasalnya, tidak ada tempat yang disiapkan untuk meletakkan barang dagangannya. Ubi, pisang, sayur, lombok, tomat, jeruk, kacang, ikan kering, garam, beras dan hasil bumi lainnya dibiarkan saja di jalan tanah.

“Tidak ada tempat jadi kami jualan di sini. Kami mau jual di mana? Pemerintah sudah bangun gedung baru itu tapi kami belum bisa pakai. Lapak yang dibangun di gedung baru itu juga kecil sekali. Kita ini tiap tahun mau 21 tahun ini, sama saja dan begini terus,” ungkap Mama Ana Ose, Pedagang Ubi, Senin (12/10/2020).

Mama Lipat pun mengeluhkan hal yang sama. Katanya, setiap kali berjualan di Pasar Pada selalu membayar retribusi kepada petugas Dinas Koprindag. Tetapi dirinya tetap jualan di atas tanah. Pisang, Ubi, Kacang dan semua jualan miliknya sudah bertahun lamanya diletakan di tanah beralaskan sehelai kain.

“Saya jual taruh di atas tanah alas kain, tapi saya bayar retribusi. Barang belum laku, petugas sudah tagih. Saya tetap bayar, kalau tidak bayar nanti saya jual di mana. Kapan e ama mereka bangun tempat yang baik buat kami. Setiap tahun ‘snamangen’ (sama saja),” kata Mama Lipat.

Hal serupa disampaikan sejumlah pedagang. Dan mereka merasa, pembangunan di Lembata belum menyentuh kebutuhan masyarakat banyak.

“Tidak hanya pasar tapi jalan saja buruk ama. 21 tahun itu macam begini? Uang semua taruh di mana? Kira-kira ‘orang besar’ kita punya lihat tidak e. Jalan lobang dan debu sana sini. Bilang mereka bangun le begini. Mau ganti bupati juga sama saja. Kita pilih mereka naik duduk, bukan pikir kita tapi pikir mereka punya keluarga, mereka punya bisnis pribadi. Ama lihat sendiri to, kami su malas pilih mereka. Tidak jelas semua, rugi uang semua,” ungkap Yohanes Ruing Penjual Pisang dan Terung.

Begitu juga Mama Letek warga Waikomo dan beberapa rekannya yang hendak ke Pasar Pada. Mereka mengharapkan agar di HUT Otonomi Lembata 21 tahun ini, Pemerintah bisa membangun infrastruktur jalan yang baik. Banyak jalan di wilayah Lewoleba sangat buruk dan sudah lama tidak diperbaiki.

“Jalan buruk semua di Lewoleba. Bisa tidak Pemerintah bangun jalan yang baik? Lihat itu di dekat kali jalan ke Pasar Pada, hampir putus. Kalau hujan besar dan banjir pasti jalan itu putus. Pemerintah, DPRD sudah tahu tapi mereka tidak perbaiki,”kata Mama Letek diamini tiga rekannya.

Terkait jalan menuju Pasar Pada yang hampir putus, seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata, Paskalis Tapobali mengatakan, pada tahun 2018-2019, ruas jalan Pasar Pada ke Terminal Barat tersebut, sudah direncanakan Pemkab Lembata untuk diperbaiki. Namun rencana itu dibatalkan, karena anggaran yang dialokasikan belum cukup untuk perbaikan jalan itu.

“Sudah direncanakan perbaikan atau penanganan tahun 2018/2019, tapi belum bisa,” katanya.

Dikatakannya, di tahun 2020 ini, dana untuk pembangunan infrastruktur di bawah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-undang (mandatory spending) oleh karena adanya virus Covid 19.

“Tahun ini dana untik infrastruktur di bawah mandatory spending sesuai amanat Undang-undang karena Covid 19,”jelas Sekda Paskalis.

Mandatory Spending tersebut, bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);

2. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

4. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Alokasi anggaran untuk otonomi khusus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU nasional.

Editor: Alvin Lamaberaf