TN Komodo Mencekam, Diprovokasi Asosiasi Pelaku Wisata

Deklarasi Asosiasi Pelaku Pariwisata Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
Deklarasi Asosiasi Pelaku Pariwisata Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

LABUAN BAJO, SURYAFLOBAMORA.COM-Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menaikan harga tarif masuk Taman Nasional Komodo menjadi Rp 3.750.000, menuai soal.

Protes dan penolakan atas kebijakan tersebut bukan dari wisatawan, tetapi oleh para pelaku pariwisata. Situasi TN Komodo dan sejumlah destinasi wisata Manggarai Barat pun mencekam, tersulut emosi akibat diprovokasi oknum-oknum yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat.

“Labuan Bajo ini bukan milik politisi. Siapa yang bergerak hotel Bakar, siapa yang bergerak kapal Bakar, siapa yang bergerak guide bakar di tempat. Disitu baru kau lihat siapa tu Flores,” demikian pernyataan oknum dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Manggarai Barat dalam cuplikan video.

Sejumlah Asosiasi Pelaku Wisata itu bersepakat untuk menghentikan semua jenis pelayanan jasa pariwisata di kepulauan Taman Nasional Komodo dan di seluruh destinasi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Aktivitas wisata akan dihentikan dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022.

Bahkan pernyataan provokatif melakukan tindakan brutal atau anarkis disampaikan secara resmi dalam forum rapat Asosiasi Pelaku Pariwisata Manggarai Barat. Hal itu dibarengi dengan kesepakatan lintas Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Individu Pelaku Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. Diantaranya termasuk pemilik kapal wisata, penyedia jasa transportasi, pemilik restoran, pemilik hotel, fotografer, guide, dan pelaku usaha kuliner.

Kesepakatan menghentikan aktivitas pariwisata itu dilakukan di Restoran Sukarasa, Gg Pengadilan, Labuan Bajo, Sabtu (30/7/2022).

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Felli Hermanto, S. I. K., M. Si, Polri akan selalu berada di garda terdepan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinamis, kepada semua masyarakat yang ada di Labuan Bajo.

‚ÄúTidak ada toleransi bagi para pelaku gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Manggarai Barat. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak ada yang coba-coba untuk intimidasi maupun intervensi Kamtibmas di Manggarai Barat,” tegas AKBP Felli, Minggu (31/7).