K.P.K Flotim Laporkan Tiga Dugaan Korupsi Pemda Flotim di Kejati NTT

Lembaga KPK Flores Timur laporkan dugaan korupsi di Kejati NTT, Jumat (12/11)
Lembaga KPK Flores Timur laporkan dugaan korupsi di Kejati NTT, Jumat (12/11)

KUPANG, SURYAFLOBAMORA.COM- Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) Kabupaten Flores Timur, melaporkan tiga kasus dugaan korupsi di Kabupaten Flores Timur kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Jumat (12/11).

Tiga kasus yang dilaporkan itu yakni, Pertama: Dugaan korupsi realisasi pelampauan pendapatan yang telah dibelanjakan senilai Rp 5,1 miliar di Badan Keuangan dan Aset Daerah Flores Timur. Kedua: Utang beban Kesra ASNĀ  Pemerintah Kabupaten Flores Timur periode Juli-Desember 2020 senilai Rp 5,046 miliar. Ketiga: Pembukaan rekening penampung dana bencana alam atas nama Bupati Flores Timur.

“Ini tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemda Flotim yang kami laporkan ke Kejati NTT,” kata Ketua Lembaga K.P.K Flores Timur, Theodorus M. Wungubelen, SH saat dihubungi, Sabtu (13/11).

Kata Theodorus, laporan itu merujuk pada Keputusan Gubernur NTT Nomor : 900/184/BKUD5/2021 tanggal 16
Agustus 2021 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Flores Timur, tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 dan Rancangan Perbub Flores Timur Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Disini, ditemukan adanya realisasi hasil pajak daerah pada Rancangan PeraturanĀ  Bupati tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, yang tidak dianggarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Tahun 2020, senilai Rp 5,117 miliar.

Nilai tersebut, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahan milik daerah /BUMD sebesar Rp. 4,7 miliar. Jasa giro pemegang kas sebesar Rp 240 juta lebih dan pendapatan bunga deposito BRI Cabang Larantuka Rp 82,7 juta dan pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp 6,3 juta.

Dan nilai tersebut, tidak dianggarkan dalam Perda APBD 2020 maupun Perda Perubahan APBD 2020. Namun, telah direalisasikan dan muncul di dalam Perda Pertanggung jawaban Perubahan APBD 2020.