Ujian Akhir Siswa SMA dan SMK Wilayah Terdampak Bencana di NTT Diundurkan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd,

LEMBATA, SURYAFLOBAMORA.COM- Bencana Banjir Bandang yang mendera warga Nusa Tenggara Timur, Minggu 4 April 2021, mengimbas ke dunia pendidikan NTT.

Sejumlah sekolah terkena dampak. Bangunan fisik gedung ambruk dan tertimbun lumpur, bahkan sejumlah siswa yang akan mengikuti ujian akhir sekolah, Selasa 6 April 2021, menjadi korban.

Terkait situasi ini, ujian akhir sekolah yang diselenggarakan SMA dan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya wilayah terdampak bencana, diundurkan atau ditunda.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd, Selasa (6/4/2021) siang.

Linus Lusi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Korwas Pendidikan Menengah. Meskipun terhambat jaringan komunikasi, ujian akhir sekolah (UAS) untuk SMA dan SMK wilayah terdampak bencana, diundurkan, sesuai situasi yang terjadi di lapangan.

“Kita sudah koordinasi dengan Korwas meskipun terhambat jaringan. Tapi ujian akhir sekolah di wilayah tertentu, diundurkan sesuai situasi yang terjadi,” kata Kadis P dan K Provinsi, Linus Lusi.

Kata Linus Lusi, pengunduran jadwal ujian akhir sekolah tersebut, bagi wilayah-wilayah terdampak bencana, seperti di Adonara Timur, Kabupaten Flotim dan SMAN I Ileape di Kabupaten Lembata. Jadwal dan tempat akan diinformasikan kepada pihak sekolah melalui Korwas.

“Ujian disesuaikan dengan wilayah setempat yang mengalamai musibah. Dari jadwal semula akan dimundur dan akan disampaikan secara teknis ke Korwas dan pengawas masing-masing, setelah mendengar arahan dari Dinas P dan K provinsi,” kata Linus Lusi.

Linus Lusi mengatakan, kejadian naas ini, menimpah seluruh wilayah NTT yakni di daratan Timor, Alor, Flotim Waiwerang, Lembata Ileape dan Ileape Timur. Untuk itu, Kepala Sekolah dan para guru diminta, membersihkan atau membereskan areal persekolahan dan memastikan keadaan berjalan normal. Pihak sekolah segera memberikan laporan tertulis lewat Korwas ataupun secara langsung kepada Pemerintah Provinsi dan Direktorat SMA dan SMK tingkat kementerian nasional . Sehingga ada interfensi dari pemerintah pusat dalam berbagai bantuan.