Perda Retribusi Kepelabuhan Lembata Tidak Partisipatif dan Harus Direvisi

Anggota DPRD Lembata Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggali aspirasi masyarakat Watanlolo Desa Pasir Putih (foto: Lensa Lembata)
Anggota DPRD Lembata Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggali aspirasi masyarakat Watanlolo Desa Pasir Putih (foto: Lensa Lembata)

LEMBATA, SURYAFLOBAMORA.COM-Penetapan dan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, mengundang protes dan keluhan masyarakat Lembata.

Keluhan tersebut, muncul dari para buruh dan pengusaha kepelabuhan. Pasalnya, penetapan tarif retribusi kepelabuhan sangat tidak wajar dan ‘mencekik’ kehidupan kaum buruh.

Hal itu diakui Anggota Komisi II DPRD Lembata, Yoseph Boli Muda, S.Sos, Kamis (25/2/2021).

Boli Muda mengatakan, Perda Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhan yang ditetapkan Pemda Lembata, sangat tidak partisipatif dan memberatkan masyarakat. Sementara Perda tersebut, seharusnya berdampak pada mensejahterahkan masyarakat.

“Perda ini sangat tidak partisipatif. Perda itu mensejahterahkan masyarakat, bukan menyusahkan dan memberatkan masyarakat. Yang paling penting, kesejahterahan masyarakat menjadi tujuan dari Perda tersebut dibuat. Ini kan tidak bisa, bagaimana masyarakat mau sejahterah,” kata Boli Muda.

Ketua Fraksi PKB DPRD Lembata ini mengatakan, Perda Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhan, harus direvisi. Sehingga pihaknya telah melakukan rapat internal Komisi II DPRD Lembata, membahas hal-hal tersebut. Dan direncankan pada tanggal 28 Pebruari 2021, DPRD Lembata akan mengelar rapat dengar pendapat dengan para buruh dan pengusaha kepelabuhan.

“Kami sudah bahas di Komisi II. Perda ini harus direvisi, tidak bisa tidak. Rakyat susah apalagi di tengah situasi Pandemi Covid-19. Setelah Rapat Banmus akan dijadwalkan. Rencananya tanggal 28 Pebruari ini, kita rapat dengan buruh dan pengusaha,” kata Boli Muda.

Kata Boli Muda, atas dasar atau indikator apa yang digunakan Pemda Lembata, untuk menentukan tarif retribusi kepelabuhan tersebut. Sehingga akhirnya malah menuai penolakan. Dan menurut prosedurnya, Perda itu harus diusulkan oleh Dinas terkait, bukan oleh Badan Keuangan Daerah seperti yang dikeluhkan Dinas terkait, yang diungkap media pemberitaan.

Lanjutnya, dan sebelum Perda ini ditetapkan, harus dilakukan konsultasi publik dan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki obyek membayar retribusi. Setelah itu dibahas kembali di DPRD.

“Indikator apa yang dipakai Pemda untuk menentukan tarif? Yang dibahas di konsultasi publik hanya Range tarifnya saja. Harus dirincikan dan disosialisasi kembali. Tiba-tiba ada protes dan penolakan seperti ini. Dan yang usulkan tarif ini harus Dinas terkait bukan Badan Keuangan Daerah,” ungkap Boli Muda, Mantan Lurah Lewoleba Tengah.

Boli Muda menegaskan, Perda Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhan Lembata, secepatnya direvisi agar Perda tersebut partisipatif.

“Jadi penentuan tarifnya harus diketahui dari awal oleh kelompok sasaran dan saat Perda dilaksanakan menjadi berwibawah,” pungkas Putra Mingar.

Editor: Alvin Lamaberaf