Tanpa Dana APBN dan APBD I Jalan di Lembata Tidak Bisa Dibangun

Ruas jalan Pasar Pada ke Terminal Barat Lewoleba yang nyaris putus diterjang banjir (foto: Dida)
Ruas jalan Pasar Pada ke Terminal Barat Lewoleba yang nyaris putus diterjang banjir (foto: Dida)

LEMBATA, SURYAFLOBAMORA.COM- Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat memprihatinkan. Hampir semua ruas jalan di Lembata dalam 21 tahun sejak otonomi Lembata kondisinya sangat buruk atau hancur total.

Kondisi itu terlihat di semua ruas jalan di dalam Kota Lewoleba, Ibukota Lembata dan di segmen jalan wilayah pedesaan. Tidak jauh beda kondisi jalan di kota dan pedesaan, berdebu, berlubang, kerikil dan bebatuan serta tanpa trotoar dan drainase yang baik.

Beruntung sebagian ruas jalan di Lembata, telah dibangun dengan menggunakan dana APBN dan APBD I, sehingga sebagian ruas jalan sudah sedikit terlihat baik dan layak.

“Untung ada dana APBN dan APBD I, sehingga bisa bangun jalan negara dan jalan provinsi. Kalau tanpa dana APBN dan APBD I, tidak mungkin jalan di Lembata bisa dibangun. APBD Lembata tidak bisa diharapkan untuk bangun jalan yang baik di Lembata. Apalagi kontraktor yang kerja hanya kejar untung dan abaikan kualitas. Hancur semua, 21 tahun kondisi jalan tetap buruk,” ungkap Tokoh Muda Lembata, Dominikus Karangora, Rabu (14/10/2020).

Sementara Pemerintah Kabupaten Lembata, mengusulkan pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai 400 Milliar Rupiah. Dana pinjaman daerah tersebut, akan digunakan untuk membangun dan membenahi seluruh ruas jalan yang berstatus jalan kabupaten.

Penegasan ini disampaikan Bupati Sunur dalam sambutannya pada acara peringatan HUT Otonomi kabupaten Lembata ke-21, Senin (12/10) pantai wisata Lewolein, desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan.

Bupati Sunur menyebutkan, beberapa ruas jalan yang akan menjadi prioritas adalah ruas jalan ke Pantai Wade, ruas jalan Waikomo – Uruor – Wulandoni, Waikomo – Puor – Wulandoni, Waikomo – Kalikasa -Lerek -Dulir.

“Secara politik sejumlah ruas jalan telah dialihkan ke Pemprov NTT dan pemerintah pusat. Misalnya ruas jalan 18 kilometer lewat jalur selatan ke Lamalera yang dialihkan pembiayaannya ke Pemprov NTT”, ujarnya.

Terkait pinjaman daerah untuk PEN dimaksud, Anggota DPRD Lembata, Yosef Boli Muda meminta untuk dipertimbangkan kembali. Pasalnya, dilakukan di ujung kepemimpinan Bupati Eliazer Yentji Sunur.

Selain itu Dominikus Karangora, Tokoh Muda dan Pemerhati Lingkungan justru mempertanyakan dan meragukan pinjaman Rp 400 miliar oleh Pemda Lembata tersebut.

“Sebenarnya pinjaman daerah tidak masalah tetapi kenapa diakhir jabatan. Ada apa? Diduga kuat ada orientasi lain di balik ini. Sehingga Pemda Lembata harus cermat dan cerdas. Jangan buat susah masyarakat Lembata dengan pengelolahan atau alokasi anggaran yang berujung tidak jelas dan hasilnya semua pembangunan yang dikerjakan mubazir dan tidak ada manfaat,” pungkas Domi Karangora.

Editor: Alvin Lamaberaf