Kapolda NTT Tiba di Lembata 1 Oktober, Ladopurab Yakin Tersangka Awololong Ditetapkan

Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif
Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif

LEMBATA, SURYAFLOBAMORA.COM- Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Lotharia Latif beserta rombongan, akan tiba di Kabupaten Lembata dalam rangka kunjungan kerja, sekitar Pukul 7.40 Wita, Kamis (1/10).

Sebelumnya Kapolda bersama rombongan melakukan perjalanan Kunker dari Alor dan ke Lembata. Setelah dari Lembata akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Sikka.

Dalam kunjungan Kapolda Irjen Lotharia tersebut, memantik respon masyarakat Lembata, kapan Polda NTT menetapkan tersangka dugaan korupsi pembangunan wisata di Pulau Siput Awololong.Kasus tersebut belum tuntas ditangani pihak kepolisian Polda NTT dalam masa jabatan tiga Kapolda yakni Irjen Pol Raja Erizman, Irjen Pol Hamidin dan saat ini Irjen Pol Lotharia Latif.

Kuasa Hukum (KH) Sparta Indonesia Mathias Ladopurab, SH salah satu pelapor kasus proyek mangkrak Awololong di Bareskrim Polri mengatakan, Polda NTT akan menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Awololong.

“Saya selaku kuasa hukum, yakin akan penetapan tersangka oleh Polda NTT. Ini proyek konstruksi yang dananya sudah cair 85 %,tapi fisiknya 0 %. Dari sisi mana pelaku bisa lolos dari jeratan hukum?,” kata Mathias Ladopurab, Selasa (29/9).

Mathias menjelaskan, dari sisi hukum, kasus dugaan korupsi Awololong, sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti menurut KUHAP. Olehnya dinaikkan ke penyidikan.

“Kami yakin penyidik sudah mengantongi siapa-siapa tersangkanya, ini tinggal waktu saja, waktu untuk menetapkan tersangka. Sampai hari ini kami masih yakin Polda NTT akan menetapkan tersangka,” kata Mathias Ladopurab.

Lanjutnya, Pasal 184 KUHAP menjelaskan, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari sisi alat bukti sudah lebih dari cukup, atau lebih dari dua alat bukti.
Sehingga UU Tindak Pidana Korupsi tidak mensyaratkan kerugian Negara yang riil dan nyata. Kerugian Negara adalah delik formil, bukan materil.

‚ÄúDalam stelsel pemidanaan hukum pidana terdapat dua jenis perbuatan hukum yang diatur sebagai suatu delik, yakni perbuatan yang mengakibatkan suatu hasil delik (materil) dan perbuatan yang berpotensi menimbulkan suatu akibat (delik formil),” jelasnya.

Kata Ladopurab, khusus tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor yang berlaku adalah delik formil. Tidak terdapat kerugian Negara, tetapi terdapat tendensi atau kecenderungan atau potensi dapat merugikan keuangan Negara. Dan pelaku akan dihukum berdasar UU Tipikor.
Dalam kasus Awololong, kerugian negara itu terang benderang, ada dan nyata, tidak dapat dibohongi. Dan publik sudah mengetahui.

“Coba tanya pada kontraktor yang biasa kerja proyek Pemerintah, apa boleh progres fisik pekerjaan masih 0%, uang bisa cair 85%? Tidak ada, kalau ada kontraktor berbuat demikian sudah gemetar kontraktor itu, dan pasti sudah ditahan Penegak Hukum. Ini perbuatan melawan hukum yang nyata,” tegasnya.

Dikatakannya, walau dalam kasus Awololong ini, pelaku masih dimanja-manja, tetapi waktu yang akan menentukan. Selaku Kuasa Hukum Sparta Indonesia, akan mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai dibawa ke Pengadilan Tipikor.

“Kami percaya penyidik Polda NTT professional akan menangani secara baik kasus Awololong ini. Tidak mungkin Polda NTT membiarkan pelaku kejahatan korupsi Awololong bangga dengan perbuatan jahatnya, kita lihat saja,” pungkas Mathias.

Diberitakan sebelumnya, sudah tiga kali pergantian Kapolda NTT, kasus proyek Awololong Lembata belum tuntas. Yakni sejak Kapolda Irjen Pol Raja Erizman dan digantikan Kapolda Irjen Pol Hamidin yang sempat berkunjung dan jalan-jalan ke Lembata hingga digantikan Kapolda Irjen Pol Lotharia Latif, Polda NTT belum juga menetapkan tersangka kasus Awololong.

“Kita berharap kunjungan kerja Kapolda NTT yang baru, membawa kabar baik bagi masyarakat Lembata. Jangan sampai tiap kali Kapolda datang dan ganti yang baru, sama saja. Kasus Awololong mandek, tersangka gantung terus tidak ditetapkan,” kata Tokoh Muda Ileape Kupang, Beatus Goran.

Mantan Ketua AMMAPAI Kupang Periode 2018/2019 itu berharap, agar pihak kepolisian Polda NTT, secepatnya menetapkan tersangka kasus Awololong. Dan jangan sampai kasus tersebut, mandek di Polda NTT.

Editor: Alvin Lamaberaf