Tiga Kali Ganti Kapolda di NTT, Tersangka Kasus Awololong Belum Ditetapkan

Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif saat tiba di Bandara Eltari Kupang (2/9)
Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif saat tiba di Bandara Eltari Kupang (2/9)

LEMBATA, SURYAFLOBAMORA.COM – Kabarnya dalam dua hari ke depan atau dalam minggu ini, Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Lotharia Latif berencana akan melakukan kunjungan kerja di Lembata.

Dan sangat diharapkan agar kunjungan Kapolda Irjen Lotharia Latif membawa kabar baik bagi masyarakat Lembata, untuk mengungkap dan segera menetapkan tersangka dugaan korupsi proyek Awololong.

Pasalnya, sudah tiga kali pergantian Kapolda NTT, kasus proyek Awololong Lembata belum tuntas. Yakni sejak Kapolda Irjen Pol Raja Erizman dan digantikan Kapolda Irjen Pol Hamidin yang sempat berkunjung dan jalan-jalan ke Lembata hingga digantikan Kapolda Irjen Pol Lotharia Latif, Polda NTT belum juga menetapkan tersangka kasus Awololong.

“Kita berharap kunjungan kerja Kapolda NTT yang baru, membawa kabar baik bagi masyarakat Lembata. Jangan sampai tiap kali Kapolda datang dan ganti yang baru, sama saja. Kasus Awololong mandek, tersangka gantung terus tidak ditetapkan,” kata Tokoh Muda Ileape Kupang, Beatus Goran, Senin (28/9).

Mantan Ketua AMMAPAI Kupang Periode 2018/2019 itu berharap, agar pihak kepolisian Polda NTT, secepatnya menetapkan tersangka kasus Awololong. Dan jangan sampai kasus tersebut, mandek di Polda NTT.

Sementara Kordinator Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (AMPPERA) Emanuel Boli mengatakan, proyek yang menghabiskan keuangan negara sekitar Rp 5.542.580.890 miliar atau sekitar 85% dan realisasi fisik 0 % tersebut, mendapat perhatian publik Lembata, dan telah dinaikan status dari penyelidikan ke penyidikan sejak tanggal 20 Mei 2020 oleh Penyidik Polda NTT.

“Kasusnya berjalan dan kami terus kawal dan selalu melakukan koordinasi dengan Penyidik Polda NTT,” kata Emanuel Boli.

Boli menyebutkan, usai Polda NTT melakukan pemeriksaan 31 saksi secara pro justicia di Kabupaten Lembata pada tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan 22 Agustus 2020, penyidik juga telah menyita 2 (dua) box barang bukti yang diamankan di ruang Subdit 3 Tipidkor Polda NTT.

Dan berdasarkan SP2HP kedua yang Amppera terima, Penyidik juga telah melakukan pendampingan terhadap Tim Auditor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi NTT, untuk melakukan proses audit kerugian keuangan negara terhadap konsultan perencanaan teknis dan konsultan pengawasan teknis di ruang Subdit 3 Tipidkor Polda NTT.

“Setiap pekan sejak proses penyelidikan hingga naik ke penyidikan kasus Awololong, kami selalu koordinasi dan menanyakan progres perkembangan penanganan kasus korupsi Awololong Lembata kepada Dirreskrimsus, Kombes. Pol. Yudi Sinlaeloe dan Penyidik Tipidkor Polda NTT yang menangani kasus ini,” jelas Boli.

AMPPERA Kupang berharap, Penyidik Tipidkor Polda NTT agar melakukan kerja-kerja extra ordinary secara profesional dalam proses penyidikan atas kasus ini dan segera menetapkan tersangka.

“Berdasar informasi yang kami himpun, BPKP Perwakilan Provinsi NTT sedang melakukan audit perhitungan besaran kerugian uang negara/daerah dalam proyek destinasi wisata Awololong. Amppera Kupang juga sudah menyurati BPKP perwakilan NTT,” kata Emanuel Boli.

Aktivis Amppera lainnya, Obed Lewotobi mengatakan, saat ini kasus Awololong sedang dalam proses penyidikan. BPKP diharapkan lebih cepat menyerahkan hasil audit investigasi kepada pihak Kepolisian.

Menurut Obed, kerugian negara tidak hanya berupa kerugian negara yang sifatnya tangible atau nyata, akan tetapi kerugian negara juga ada yang sifatnya potensi. Hal ini berarti kerugian negara ini belum terjadi, akan tetapi kerugian ini dapat terjadi di masa yang akan datang. BPKP dalam membuat laporan hasil pemeriksaan juga membedakan kerugian negara yang tangible yang berarti sudah terjadi dan yang berupa potensi atau yang akan terjadi.

“Para auditor BPKP tentunya sudah memahami apa yang dimaksud dengan kerugian negara yang berupa potensi, sehingga melalui metode pembanding jelas-jelas terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pengeluaran atau pembayaran dengan pengerjaan di lokasi proyek,” jelas Obed.

Editor: Alvin Lamaberaf