Wagub Nae Soi: NTT Tidak Boleh Sebagai Penyumbang Resesi Ekonomi

KUPANG, SURYAFLOBAMORA.COM- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi NTT dan tidak mau menjadi penyumbang terjadinya resesi ekonomi nasional.

Tekad Pemprov NTT tersebut, dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah anggaran sebagai stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di NTT.

“NTT tidak boleh sebagi penyumbang resesi ekonomi nasional. Disinilah peran pemerintah menjaga stabilitas perputaran ekonomi. Dengan anggaran yang dimiliki dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi di NTT,” kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josep A. Nae Soi, Selasa (15/9).

Dalam dialog bersama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT, Ir. Timbul Batubara, M.Si, Wagub Nae Soi mengatakan, NTT sudah mengalami pertumbuhan ekonomi terkontraksi pada minus 1,96 per Agustus 2020. Jikalau dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi NTT negatif, itu berarti NTT turut menyumbang untuk resesi nasional.

Katanya, semua instansi pemerintah, baik di daerah maupun vertikal, termasuk BBKSDA harus berupaya secara maksimal dan bekerja keras agar di akhir Oktober 2020, pertumbuhan ekonomi NTT bisa kembali positif atau di atas 0 % (nol persen) atau sampai 1 persen.

“Sampai dengan bulan Juli, penyerapan anggaran pusat maupun daerah di NTT baru mencapai sekitar 32%. Kita berusaha pada akhir september harus bisa capai 75% baik berupa belanja modal, belanja barang dan lain-lainnya,” ungkapnya.

Kata Nae Soi, untuk itu tidak bisa hanya mengharapkan peran pihak swasta. Pasalnya, pihak swasta sedang mengalami kesulitan akibat dampak Covid 19.

“Kita dorong pemerintah daerah dan instansi vertikal, mengoptimalkan pembelanjaan anggaran. Tidak boleh kaku dengan administrasi. Prinsipnya untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh curi uang negara,” kata Nae Soi.

Sementara Kepala BBKSDA NTT, Ir. Timbul Batubara, M. Si mengatakan, BBKSDA siap mendukung tekad pemerintah Provinsi NTT untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi NTT.

“Kita siap dukung dan jaga stabilitas ekonomi. Kita sudah ajukan anggaran ke Kementerian KLHK Rp 35 miliar dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pengembangan wisata kawasan konservasi,” kata Batubara.

Menurutnya, pola yang dirancang adalah melalui padat karya, yang melibatkan peran masyarakat dalam penataan kawasan konservasi.

“Polanya padat karya. Misalnya masyarakat diberi upah untuk kerjakan lopo atau buat jalan setapak. Kita berharap kementerian kabulkan proposal kita, sehingga bisa turut meransang pertumbuhan ekonomi NTT,” kata Batubara.

Editor:Alvin Lamaberaf