Pemda Flotim Ambil Langkah Solusif Atas Pengaduan Anak-anak di LPK Darma

LARANTUKA, SURYAFLOBAMORA.COM-Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merespon dan akan mengambil langkah solusif, terkait protes dan pengaduan para orangtua terhadap nasib anak-anak Flotim, yang dikirim bekerja sambil kulia dalam Program Selamatkan Orang Muda Flores Timur.

Pasalnya, para orangtua menduga anak-anak yang dikirim dalam program tersebut, tidak diperhatikan. Para orangtua akhirnya menemui Bupati Flotim, Antonius Gege Hadjon, Kamis (27/8/2020).

Dalam dialog, Pemda Flotim didesak untuk memulangkan anak-anak Flotim yang saat ini berada di Bali, Taiwan dan Jepang.

Bupati Flotim, Antonius Gege Hadjon yang ditemui Suryaflobamora.com, Jumat (28/8/2020) mengatakan, akan segera menyikapi secara baik dan mengambil langkah solusif atas pengaduan para orangtua tersebut.

Kata Hadjon, sebelumnya pada 17 Juli 2020, Pemda Flotim sudah bertemu dengan para orangtua dari anak-anak tersebut. Dalam pertemuan itu, dibuat pilihan-pilihan, tetapi pada saat itu, anak-anak dari orangtua tersebut, masih memilih tetap berada di Bali.

Kemudian setelah berkembangnya pemberitaan di media sosial, para orangtua akhirnya datang kembali dengan 10 tuntutan.

“Saya katakan dari awal kita sudah berproses bersama. Ketika yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hal itu akan dibicarakan kembali,” kata Hadjon.

Katanya, Pemda Flotim akan mengirim Asisten I dan Kadis Ketenagakerjaan ke Bali. Melihat semua hal tersebut, dan sekalian melakukan pembicaraan, dengan pihak LPK Darma.

“Soal tuntutan orangtua kita akan bicarakan 3×24 jam sesuai tuntutan mereka, seperti apa. Kalau memang kondisi anak-anak seperti apa yang disampaikan, maka ada beberapa pilihan yang bisa dibuat. Salah satunya, jika anak-anak masih mau kulia, kita bisa berikan beasiswa,” kata Bupati Hadjon.

Hadjon berharap, yang paling penting anak-anak tersebut, tetap kulia. Entah di STIKOM Bali, atau dimana, hal itu akan dibicarakan kembali.

“Seperti ada surat dari Bali yang sampaikan anak-anak kulia tapi gaji mereka tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Seperti ini nanti Pemda lihat agar langkah apa yang bisa diambil. Apakah bisa didukung dengan beasiswa atau bagaimana,” kata Hadjon.

Terkait pinjaman Bank yang membebankan orangtua dan anak, Pemda akan mengecek kembali, karena sebelumnya sudah dilakukan pinjaman di Bank NTT dan BRI. Untuk Bank BRI, sebagian pinjaman hampir dilunaskan. Bahkan ada yang sudah lunas.

Lanjutnya, sementara di Bali ada dibuka lagi pinjaman. Sehingga hal itu, Pemda akan mengecek langsung, apa tujuan atas pinjaman tersebut.

“Kita nanti cek seperti apa dan tujuan apa dilakukan pinjaman lagi. Saya berharap semua ini bisa teratasi. Anak-anak bisa tetap kulia,” pungkas Bupati Hadjon.

Ini 10 Tuntutan Orangtua Akan Nasib Anak-anak Flotim

Pertama,¬†menuntut Pemda Flotim segera dalam waktu 3×24 jam memulangkan anak-anak mereka dari Bali ke Kabupaten Flotim.¬†

Kedua, menuntut Pemda memberikan biaya untuk anak-anak yang kini sudah berada di Taiwan sebagai akibat dari ketidakjelasan nasib mereka, baik biaya kuliah maupun biaya hidup, konsekuensi dari bekerja sebagai buruh tidak tetap di Taiwan, semua biaya tersebut menjadi tanggungjawab Pemda Flotim.

Ketiga, Pemda Flotim dan DPRD Flotim segera memikirkan masa depan anak-anak mereka sebagai akibat tidak dapat melanjutkan pendidikan sejak tahun 2018 dan 2019 serta masa depan pendidikan anak-anak yang berada di Taiwan. Para orang tua juga sangat mencemaskan konsekuensi dari ketidakjelasan misi pertama yang termuat dalam RPJMD yakni Selamatkan Orang Muda Flotim dengan solusi yang jelas dan tegas.

Keempat, Forum Orang Tua menolak pembebanan hutang bank sebagai akibat perbuatan para pihak yang menandatangani MoU dan LoI. Mendesak Bupati untuk meminta penegasan pihak bank, baik BRI Cabang Larantuka dan Bank NTT Cabang Larantuka maupun Bank Fajar Sejahtera Bali untuk secara tertulis menyatakan pelunasan hutang bank tidak dibebankan kepada orang tua atau anak dan dialihkan menjadi tanggungjawab para pihak.

Forum orang tua juga mendesak pihak LPK Dharma Bali untuk membebaskan pinjaman uang kuliah khusus bagi anak-anak mereka di Taiwan yang hidup dan pekerjaannya sangat memprihatinkan.

Kelima, menyertakaan perwakilan orang tua sebanyak 6 orang terdiri dari 3 orang tua dari anak angkatan 2018 serta 3 orang tua anak dari angkatan 2019 bersama Komisi terkait DPRD Flotim dan utusan Pemda Flotim untuk bersama-sama menyemput anak-anak di Bali.

Keenam, seluruh proses pemulangan anak-anak dari Bali dan Taiwan ke Flotim harus dikoordinasikan dengan LBH Pena di Bali sebagai kuasa hukum anak-anak, serta melibatkan Kepolisian Resor Denpasar yang sedang menangani laporan pengaduan masalah tersebut.

Ketujuh, demi tidak timbulkan korban berikutnya sebagai akibat pelaksanaan program selamatkan orang muda sejenis, meminta Pemda Flotim segera menghentikan kerjasama baik dengan pihak LPK Dharma Bali maupun STIKOM Bali.

Delapan, meminta kepada pejabat siapapun untuk tidak menggunakan diksi dan narasi yang menganggap remeh persoalan tersebut, serta tidak menjadikan masalah masa depan anak-anak tersebut sebagai komoditas pencitraan.

Sembilan, oleh karena itu dapat memicu polemik yang tidak berkesudahan, maka forum meminta dengan tegas Wakil Bupati Flotim untuk tidak secara sepihak menyodorkan solusi penyelesaian masalah karena Wakil Bupati Flotim tidak termasuk para pihak yang menandatangani MoU maupun LoI.

Sepuluh, apabila sampai waktu yang ditentukan, semua tuntutan ini tidak ditanggapi oleh Pemda Flotim, maka forum akan menempu jalur hukum.

Editor: Alvin Lamaberaf