Teluk Lewoleba Diserobot, Nelayan Tradisional Mengadu ke DPRD

Nelayan tradisional Lembata diskusi bersama Komisi 3 DPRD Lembata
Nelayan tradisional Lembata diskusi bersama Komisi 3 DPRD Lembata

LEMBATA, SURYAFLOBAMORA.COM– Sejumlah nelayan tradisional di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mengadu ke DPRD Lembata, Senin (03/08/2020).

Pasalnya, nelayan tradisional merasakan menurunnya penghasilannya, setelah area tangkap mereka di Teluk Lewoleba mulai ramai dimasuki nelayan moderen, yang menggunakan peralatan tangkap besar seperti pukat jenia purse seiner.

Para nelayan tradisional menilai, sejumlah nelayan modern telah melanggar kesepakatan terkait pembagian wilayah tangkap, antara nelayan tradisional dan nelayan modern yang telah dibuat pada Desember 2018 silam.

Utusan kelompok nelayan berjumlah tiga orang tersebut, bertemu Komisi III DPRD Lembata. Mereka melakukan diskusi difasilitasi ketua DPRD Lembata Petrus Gero di ruang kerjanya.

Ketua Kelompok Nelayan Maju Bersama, Adis Jafar mengatakan, pihaknya terpaksa datang ke DPRD karena tidak mendapatkan solusi saat mengadu ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata.

“Tadi kami ke dinas tapi dinas malah suruh kami melapor ke Polres. Tapi di Polres kami tidak dapat jalan keluar karena mereka di Polres sampaikan ini tidak ada pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti. Makanya kami ke sini, minta dewan mediasi kami, ” ungkap Jafar.

Aduan para nelayan dipicu penilaian mereka bahwa nelayan modern telah melanggar kesepakatan lokal yang dibuat bersama.

“Tahun 2018 iti kita sudah buat kesepakatan. Difasilitasi oleh Dinas Perikanan Provinsi. Ada juga dinas di kabupaten termasuk Polair dan Pos Angkatan Laut. Tapi sudah beberapa kali ini nelayan modern dengan purse seiner itu melanggar. Padahal di kesepakatan itu, mereka hanya bisa tangkap mulai dari ujung timur pulau siput ke arah Nereng sampai di Tanjung. Yang ke timur itu tidak boleh. Karena itu sangat masuk ke teluk jadi hanya untuk nelayan tradisional dengan pukat kecil atau mancing. Kami sudah pernah tegur mereka tidak ikut. Malah ada nelayan yang tegur itu kena marah, ” tambah Sumarmo, salah satu nelayan lainnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lembata Antonius Leumara yang memimpin diskusi, meminta nelayan untuk bersabar dan tidak mengambil tindakan main hakim sendiri. Pihaknya menjanjikan akan mengatur jadwal rapat kerja dengan pemerintah dengan menghadirkan semua pihak yang ada dalam kesepakatan termasuk kedua kelompok nelayan.

“Kita sudah dengar aduan masyarakat. Dan kita akan atur jadwal rapat kerja dengan pemerintah, dengan Dinas Perikanan. Nanti semua pihak yang ada dalam kesepakatan itu termasuk kedua kelompok nelayan akan kita undang. Tapi nanti sebelum itu, komisi akan lakukan investigasi dan studi lapangan,” kata Anton Leumara.

Selain Ketua DPRD Lembata Petrus Gero, hadir dalam diskusi tersebut adalah Anton Leumara Ketua Komisi III, Gregorius Amo Sekretaris Komisi III, dan dua anggota komisi yakni Petrus Bala Wukak dan Gabriel Raring. Selain itu, hadir juga anggota DPRD dari Daerah pemilihan 1 Kristoforus Ricam.

Reprter: abk