Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT Menurun

Demokrasi
Demokrasi

KUPANG, SURYAFLOBAMORA.COM– Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, mengungkapkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di NTT mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Hal ini disampaikan Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus, S.Si, M.Si, Senin (3/8/2020).

Darwis menjelaskan, IDI merupakan program bersama antara BPS, Menkopolhukam, Kemendagri, dan Bappenas dengan 3 (tiga) aspek, 11 variabel dan 28 indikator.

Tiga aspek tersebut antara lain, kebebasan politik, hak-hak politik dan lembaga demokrasi dengan menggunakan metodologi penghitungan IDI berdasarkan empat sumber data yaitu Big Data, Surat Kabar, Dokumen dan FGD.

“IDI sangat dipengaruhi empat point. Yakni situasi politik pada Pemilu 2019, perbaikan regulasi, kelembagaan dan sistem pengawasan pemilu 2019, ancaman atau intimidasi baik pemerintah maupun masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat serta demonstrasi dan kerusuhan terkait revisi UU KPK dan RUU KUHP,” ungkap Darwis.

Katanya, nilai IDI pada tahun 2019 mencapai 81,02 atau mengalami penurunan sebesar 1,30 dari tahun 2018, tetapi masih dalam keadaan baik.

Secara umum, hanya terdapat 1 (satu) variabel yang mengalami peningkatan yaitu pada variabel pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan dengan point peningkatan 4,81.

Sedangkan masih terdapat 6 indikator yang masih sangat buruk yakni pertama, pengunaan/ancaman kekerasaan oleh aparat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Kedua, ancaman/pengunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Ketiga, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasaan. Keempat, rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Kelima, kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN dan keenam, upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

Pada kesimpulannya, terdapat empat point yakni pertama, IDI provinsi NTT mengalami penurunan 81,20 jika dibandingkan pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan penurunan yang cukup drastis pada aspek lembaga demokrasi.

Kedua, penurunan Aspek Lembaga Demokrasi tidak terlepas dari kinerja pusat dan daerah, terutama terkait indikator pada aspek ini, yang merupakan ranah pemerintah seperti penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah, meningkatnya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN.

Ketiga, peningkatan aspek Hak-hak Politik terutama terlihat dari semakin meningkatnya tingkat partisipasi pemilu dan pengaturan TPS yang lebih mudah diakses penyandang disabilitas.

Keempat, penurunan aspek kebebasan sipil tidak terlepas dari sengitnya kompetisi pada pemilu 2019 dan maraknya demonstrasi terkait revisi UU KPK dan RUU KUHP.

“Saya berharap hal ini menjadi rujukan dan informasi kepada semua pihak di NTT,” pungkasnya.

Reporter: Eman Krova