Era New Normal, Kapal Pelni Belum Diizinkan Sandar di Lembata

Kapal Pelni Umsini
Kapal Pelni Umsini

LEMBATA, SURYAFLOBAMORA.COM- Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi NTT belum memberikan izin bagi kapal pelayaran nasional (Pelni) untuk sandar di Pelabuhan Lewoleba, Kabupaten Lembata.

Pemkab Lembata hanya mengizinkan beroperasinya kapal antar pulau dengan rute Kupang-Lewoleba dan sebaliknya, serta Lewoleba-Waiwerang-Larantuka dengan batasan tertentu.

“Pelayaran kapal Pelni belum dibolehkan. Untuk kapal regional penumpang antar pulau rencananya berlayar dua kali dalam seminggu, kemudian untuk Kapal Ferry rencananya satu minggu sekali angkut penumpang. Kalau datangnya dua kali berarti angkut logistik saja,” kata Bupati Lembata, Eliazer Yentji Sunur, usai menggelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lembata, Senin (15/6/2020) kemarin.

Kata Yentji Sunur, semua langkah yang diambil Pemkab Lembata, didukung Forkopimda dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga Lembata. Meskipun ada Surat Edaran Gubernur NTT, namun Surat Edaran tersebut, memberikan ruang untuk dilakukan penyesuaian di daerah.

Katanya, keputusan yang diambil Forkopimda yakni tetap menjalankan Surat Edaran Gubernur NTT dengan beberapa batasan. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Rapid Test tetap menjadi syarat bagi pelaku perjalanan dan mungkin dapat dilakukan di Lembata.

“Kita masih pikirkan apakah nanti digratiskan atau berbayar dengan setengah harga, sambil kita lihat ketersediaan Rapid Test kita di sini. Kita masih pesan 1.000 buah lagi,”kata Yentji Sunur.

“Dalam Surat Edaran Gubernur tersebut terdapat frasa dapat, yang menyebabkan multitafsir tergantung kebijakan lokal daerah. Surat Gubernur tetap kita pakai, namun dengan batasan. Tidak ada yang dapat memberikan jaminan kepastian bahwa pelaku perjalanan hanya datang dari dalam wilayah NTT. Sehingga langkah yang kita ambil dengan syaratkan Rapid Test untuk memastikan semua pelaku perjalanan terproteksi,”jelasnya.

Yentji Sunur berharap, masyarakat jangan mementingkan diri sendiri tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain. Pemerintah telah melihat dari seluruh sisi, demi kepentingan semua masyarakat.

“Kita harus pikirkan kepentingan banyak orang. Jika terjadi persoalan maka tentu Pemerintah yang bertanggung jawab,”katanya.

Dikatakannya, revisi Surat Edaran Bupati Lembata tentang syarat bagi pelaku perjalanan sedang disiapkan, dan dalam waktu dekat sudah diterbitkan.

Reporter: Eman Krova
Editor: Alvin Lamaberaf