KUPANG, SURYAFLOBAMORA.COM-
Pemecatan 12 Anggota Polri di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) pada September 2021, mengundang perhatian publik atas ketegasan penegakan aturan Polri oleh Kapolda NTT, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum.
Namun, ketegasan Irjen Lotharia Latif berujung proses hukum. Dirinya dilaporkan atau digugat salah satu pecatan polisi atasnama Imanuel Nenosono ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang. Nenosono tak terima diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat sebagai anggota Polri, atas pelanggaran kode etik profesi Polri.
“Kalau tidak bisa ikuti aturan tersebut, ya nggak usah jadi Polisi,” kata Lotharia Latif, Selasa (23/11/2021).
Menjadi anggota Polri memang berat, karena diikat oleh aturan yang sangat ketat. Dan yang tidak boleh dilanggar adalah tentang kode etik, disiplin dan pidana.
“Kalau yang bersangkutan bukan anggota Polisi tidak berlaku aturan Polri. Tetapi ketika dia memilih profesi Polri, wajib hukumnya patuh dan taat pada aturan internal Polri, baik itu etika, disiplin atau pidana,” kata Lotharia Latif.
Dijelaskannya, dalam tubuh Polri, anggota bisa dipecat bukan hanya terlibat pidana, tetapi juga bisa dipecat karena terlibat pelanggaran kode etik dan disiplin yang berat. Jika yang bersangkutan dinilai tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri, maka bisa dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat untuk menjaga pemuliaan profesi Polri.
Setiap orang dengan sadar memilih untuk berbakti dan memilih profesi sebagai Polisi, tidak dengan paksaan, apalagi paksaan itu datang dari Polri. Dan Polri tidak pernah memaksa masyarakat untuk menjadi anggota Polri.
“Kita semua secara sadar ingin berbakti dan memilih profesi sebagai Polisi dalam hidup kita untuk sepenuhnya melayani dan melindungi masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat semakin kritis dan selalu mengikuti perkembangan Polri, serta ingin Polri jadi lembaga yang semakin baik,” jelas Lotharia Latif.
